Utusan Bupati Terlibat Illegal Logging di Sumut Menhut

Medan (SIB)

Anggota Komisi B DPRD Sumut H Marzuki mengungkapkan keterkeju­tannya, bahwa ada utusan oknum Bupati yang terlibat illegal logging di Sumut menemui Menhut H MS Kaban di Jakarta untuk memohon agar oknum Bupati yang nyata-nyata ikut ‘memporakporandakan’ hasil hutan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar ‘buruan’ aparat Kepolisian sebagai cukong illegal logging.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi B DPRD Sumut H Marzuki kepada wartawan, Selasa (15/3) di DPRD Sumut seusai bertemu dengan Menhut membahas maraknya aksi perambahan hutan di sejumlah Kabupaten di Sumut, termasuk Kabupaten Karo, Tapsel, Langkat, Madina maupun Kabupa­ten Dairi.

“Menhut sendiri sempat terkejut mendengar ‘lagu’ permintaan utusan oknum Bupati dimaksud. Tapi tampaknya Menhut tetap pada pendir­iannya, tidak akan membiarkan cukong-cukong illegal logging bebas berkeliaran tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Tak perduli itu oknum bupati maupun pengusaha raksasa,” ujar Marzuki.

Dalam pertemuan Menhut dengan tim Komisi B DPRD Sumut, HMS Kaban berjanji tetap komit menumpas perambah hutan, walaupun ada utusan oknum Bupati berusaha ‘menghalanginya’ dengan melakukan pendekatan kultural atau semacam ‘lagu permintaan’ agar ‘Menhut jangan seperti jeruk makan jeruk’.

Walaupun ada ‘lagu permintaan’ dari utusan oknum Bupati agar jeruk jangan makan jeruk, kata Marzuki, Menhut tampaknya tidak main-main dan tetap memprioritaskan pengusutan terhadap perambahan hutan di Karo dan Tapsel yang hutannya nyaris punah dibabat oknum-oknum pengusaha dari Medan bekerjasama dengan oknum pejabat dan aparat.

“Menhut sempat emosi mendengar pengaduan Komisi B DPRD Sumut, bahwa aksi perambahan hutan di Karo, seperti hutan Sikodon-kodon Kecamatan Merek, hutan di Deleng Sibuaten, hutan di Puncak 2000 Desa Kacinambun, hutan Siosar telah habis dibabat puluhan ribu hektare oleh cukong kayu dengan dalih pembukaan jalan,” tegas Marzuki.

Dalam pertemuan yang sangat serius dan penuh keakraban itu, kata Marzuki, Menhut sangat mengharapkan tim Komisi B DPRD Sumut segera ‘turun ke lapangan’ ke sejumlah kabupaten/kota di Sumut meninjau hutan-hutan yang sudah habis dibabat cukong-cukong kayu illegal.

“Saya harapkan Komisi B DPRD Sumut ikut membantu mengawasi aksi-aksi perambahan hutan di sejumlah daerah di Sumut, karena telah meru­gikan negara mencapai triliunan rupiah dan hal itu tidak dapat di­biarkan berlarut-larut,” ujar Menhut kepada tim Komisi B DPRD Sumut seperti yang ditirukan Marzuki.

Polri Tetapkan 44 Tersangka Illegal Logging

Sementara itu, hingga hari ke-10, Senin (14/3) Operasi Hutan Lestari II Mabes Polri dalam rangka memberantas illegal logging, jumlah tersangka mencapai 44 orang, sedangkan 296.281 meter persegi kayu berhasil disita sebagai barang bukti.

Demikian informasi dari rilis Mabes Polri yang diterima detikcom, Selasa (15/3).

Kayu yang disita terdiri dari kayu bulat sebanyak 283.928 meter persegi dan kayu olahan sebanyak 12.353 meter persegi. Selain itu, 570 unit alat berat telah berhasil pula diamankan, bersama 6 buah kapal, 16 unit mobil, 5 buah tongkang, 6 buah tug boat dan 29 unit chain shaw.

Kayu-kayu yang disita berasal dari sejumlah wilayah sekitar Sorong, Merauke serta Bintuni. Pada hari Senin (14/3), tim yang dipimpin oleh Kasatgas PAM Brigjen TNI Hendarji didampingi Kasatgas Humas Kombes Pol Zaenuri Lubis mengunjungi TKP penimbunan kayu tak bertuan di Kampung Walian Distrik Seget Pulau Salawati Kabupaten Sorong.

PELAKU ILLEGAL LOGGING Asal Malaysia HARUS SEGERA DITANGKAP

Pelaku illegal logging di hutan Papua asal Malaysia yang kini buron dan dalang pengeboman di banyak tempat di Indonesia asal Malaysia, Noordin M Top dan dr Ashari, yang kini juga masih buron diharapkan segera ditangkap dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Mengherankan, kok pelaku illegal logging, illegal fishing, dan dalang teror serta pengeboman di banyak tempat di Indonesia kok asal Malaysia. Apa ini bukan bagian dari strategi global mereka untuk mengacaukan kita,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Imam Churmen di Jakarta, Selasa.

Fakta ini, menurut Imam, sangat transparan, sebab aparat keamanan hingga kini masih disibukkan untuk menangkap Noordin dan Ashari. Sementara itu berdasarkan informasi terakhir, sebagian besar pelaku illegal logging di Papua dan bos illegal fishing di perairan Indonesia, juga sedang dikejar karena disamping merusak lingkungan juga merugikan negara dalam jumlah besar.

Mantan anggota DPR dari F-KB ini menandaskan, aparat keamanan harus meningkatkan pengejarannya untuk segera menangkap mereka. “Langkah ini perlu dilakukan karena menyangkut keamanan wilayah kedaulatan kita. Jadi, ini lepas dari kasus penganiayaan TKI di Malaysia dan kasus sengketa Blok Ambalat di laut Sulawesi yang diklaim Malaysia,” tegasnya.

Imam juga mengingatkan, pemerintah harus cepat bertindak mempersempit perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di P Sebatik, yang sebagiannya dikuasai Malaysia dan Indonesia. “Ini harus diperhatikan benar-benar, agar tak terulang lepasnya P Sipadan dan P Ligitan dari wilayah kedaulatan NKRI.”

Ia menyatakan, sejak lama komisi yang membidangi kelautan, perikanan, kehutanan dan pertanian meminta pemerintah memperhatikan sejumlah pulau terpencil di sepanjang garis perbatasan.

“Kita bukan mau berperang, tapi menjaga pulau-pulau terpencil itu dari segi keamanan dan kesejahteraan penduduknya.”

Imam mengungkapkan, sangat mengherankan jika Malaysia yang tak punya hutan itu mempunyai industri kayu/sawmill yang cukup banyak. “Darimana kayunya, jika bukan dari illegal logging di hutan-hutan kita,” ucapnya.

Secara ekonomi, ia mengakui, Malaysia akhirnya menguasai perkebunan sawit dan karet di beberapa tempat, yang dalam prosesnya diduga merusak mental aparat negara dengan iming-iming sejumlah uang. Jelas ini persaingan yang tidak fair.

Ia juga meminta, pengerukan pasir di beberapa pulau di Indonesia yang digunakan sebagai reklamasi di negara-negara tetangga dihentikan. “Pengerukan pasir pada akhirnya hanya merusak lingkungan, sedangkan negara penampung bertambah luas wilayahnya, ini harus kita pikirkan itu.”

Tertangkapnya beberapa kapal berbendera Malaysia pelaku illegal fishing, yang ternyata diawaki oleh orang-orang Indonesia, menurut Imam sangat disesalkan. “Sepertinya, mereka diupah untuk mencuri (ikan) di rumah sendiri,” ujarnya. (A13/detikcom/Ant/z6/z2